Penyalahgunaan BBM bersubsidi kerap diposisikan sebagai kejahatan serius yang harus dibalas dengan pidana penjara, tanpa banyak ruang untuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan struktur distribusi yang melingkupinya. Dalam praktiknya, pendekatan pemidaan konvensional sering kali justru memperberat beban negara, memperparah overkapasitas lembaga pemasyarakatan, dan menyisakan ketidakadilan bagi pelaku ekonomi kecil yang terjerat sistem yang timpang. Buku ini mengajak pembaca meninjau ulang cara negara menyelesaikan perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui pendekatan mediasi penal dan kedilan restoratif. Dengan mengurai konsep, teori, serta kebijakan hukum pidana yang relevan, buku ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir di balik jeruji, tetapi dapat diarahkan pada pemulihan kerugian negara, tanggungjawab pelaku, dan keadilan yang lebih substantif bagi masyarakat. Melalui pembahasan yang kritis namun membumi, buku ini menawarkan perspektif alternatif bagi akademisi hukum, aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan pembaca umum yang ingin memahami bagaimana hukum pidana dapat bekerja lebih manusiawi tanpa kehilangan wibawa. Buku ini bukan sekadar membahas hukum sebagaimana tertulis, tetapi hukum sebagaimana seharusnya dijalankan dalam realitas sosial yang kompleks.